Pernikahan Keraton (Lihat dari sisi kebudayaan)

pesta pernikahan antara GKR Bendara dengan KPH Yudanegara

Kraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Kraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika banyak nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Kraton Yogyakarta yang sangat menarik wisatawan dalam maupun luar negeri, sekaligus menjadi pusat studi dunia.

Seperti pula pada pernikahan Keraton antara Gusti Kanjeng Ratu Bendara atau Gray Nurastuti Wijareni Bendara (GKR) dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara atau Achmad Ubaidillah (KPH) Yudanegara di Kraton Yogyakarta, Selasa (18/10/2011) menggunakan busana yang kental dengan adat.

Dalam prosesi akad nikah tersebut, KPH nampak terlihat gagah dengan beskap warna putih yang dipadu dengan kain corak klasik. Untuk Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang bertindak sebagai wali dari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, mengenakan surjan warna hijau. Akad nikah berlangsung hikmat, meskipun tak dihadiri GKR Bendara.

Di lihat dari sisi kebudayaannya ??

Tentulah terdapat banyak prosesi yang dilakukan dalam kebudayaan adat .. jika disebutkan, tentu banyak pastinya, jadi salah satunya saja yaa, hheee .. yaa salah satu dari sekian banyak itu : untuk prosesi pernikahan yang dilangsungkan ini, ada yang dinamakan Prosesi Panggih. Yang dimaksudkan dari prosesi panggih ini ialah diiringi dengan tiga lantunan gending Jawa.

Seperti : 

• Gending Bindri --> mengiringi kedatangan pengantin pria.
• Gending Ladrang Pengantin --> mengiringi upacara panggih mulai dari balangan (saling melempar sirih), wijik dadi (pecah telor) hingga prosesi mencuci kaki suami.
• Gending Boyong/ Gending Puspowarno --> mengiringi kacar-kucur, lambang penyerahan nafkah dahar walimah.

Dalam susana prosesi pernikahan, sangatlah jelas kedua mempelai terlihat anggun dan mempesona dengan mengenakan busana dodotan khas Yogyakarta.

Hmmm ..

Terlihat sisi kebudayaan yang ditonjolkan yang mana di zaman ini sudah meluntur seiring berkembangnya zaman. Contoh kecil dari kebudayaan yang seperti inilah yang patut dilestarikan, dimana mungkin sebagian banyak yang menganggap tak terlalu penting menggunakan adat, namun dengan kita menjaga budaya ini tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri serta bersama yang tak akan pernah habis, juga menjadikan nilai tambah dan mencerminkan INDONESIA yang sesungguhnya bagi negara negara luar sana ..

inilah INDONESIA-ku .. dengan keanekaragaman budayanya ..

berbangga dengan kebudayaan,

CINTA INDONESIA .. HIDUP INDONESIA .. !!

:)

Novel - Seandainya Aku Boleh Memilih

"Seandainya Aku Boleh Memilih" ...

Merupakan sebuah judul novel yang berceritakan tentang pertemuan antara Bandi, Haris dan Riri. Pastinya sudah tertebak, apa yang biasa terjadi dari pertemuan tersebut ??

Mungkinkah ada perasaan yang tumbuh diantara mereka ??

Ya, betul sekali .. !!

Jawabannya ialah menghasilkan cinta segitiga dimana Riri telah menikah dengan Bandi yang keadaannya sangat lemah, tetapi Riri juga ternyata berhubungan dengan Haris, diposisi ini Haris adalah kakak dari Bandi. Dari hasil hubungan Riri dengan Haris, Riri mempunyai anak yang harus ditinggalkan sejak dia masih bayi. Semua berawal dari hal tersebut, di mulainya konflik antara Riri, Haris, Bandi serta Ibunya (Ibu dari Haris dan Bandi) yaitu tentang kebenaran siapa Ibu Doni. Dan akhirnya Bandi pun mengetahui kalau Riri telah berkhianat darinya dengan kakaknya sendiri. Masalah pun belum selesai dimana Tanti tidak mau menyerahkan Doni kepada ibunya dan dia nekat bunuh diri.

Terlihat disini bahwa kemampuan pengarang memaparkan plot/ alut dengan sangat baik merupakan salah satu kekuatan dari novel ini. Diantaranya, seperti alur yang dibawakan dalam novel ini adalah alur maju, jadi para pembaca tidak bingung untuk membayangkan cerita dalam novel ini ..

Serta ada pula dari penokohan yang di gambarkan oleh si pengarang, berupa antara protagonis dan antagonis, tentulah .. sangat jelas sehingga pembaca tidak perlu berpikir mengenai siapa yang jahat dan yang baik. Disini, yang berperan sebagai tokoh Riri merupakan tokoh sentral yang mempunyai watak baik, berpikir kritis, cerdas, rela berkorban. Kesempurnaan dari watak Riri terlihat dalam novel ini, tetapi dalam kesempurnaan tersebut pengarang tetap menyisipkan sifat seorang manusia biasa kepada sang tokoh antagonis yang dibawakan oleh ibu Bandi. Ibu Bandi yang berwatak tidak mau mengalah / jahat dimana ibu Bandi tega memisahkan cucunya dari ibu kandungnya sendiri.

Tak lepas dari semua yang terkandung didalamnya, sudut pandang merupakan yang memberikan kesan tersendiri .. Sudut pandang maha tahu yang digunakan dalam novel ini juga mendukung keseluruhan cerita. Sang pengarang yang bertindak sebagai seseorang yang mengamati Riri membuat kejadian dalam novel ini ikut tertuang dalam penggunaan sudut pandang ini. Hal inilah yang mendukung alur dan latar. Watak Riri juga menjadi sangat jelas bahkan sifat manusia yang dimilikinya tanpa diketahui tokoh lain dalam novel ini akan dapat diketahui oleh pembaca akibat sudut pandang yang digunakan sang pengarang.

Ada pula pembawaan dua konflik yang sangat jelas berbeda menjadi salah satu kelemahan buku ini. Konflik pertama dibawakan dalam kebohongan yang sudah lama oleh pengarang, kemudian dilanjutkan dengan konflik kedua yang berlawanan dengan konflik yang pertama. Yakni konflik kedua ini tidak ada kebohongan dan pembalasan dari kebohongan itu. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi keunggulan novel ini dalam segi konflik yang dimunculkan. Kedua konflik tersebut tetap menarik untuk diikuti dan diketahui lanjutannya.

Jika Anda membaca novel ini, mungkin Anda tidak bisa berhenti di tengahnya. Novel ini mampu membuat pembacanya terus tertarik hingga akhir cerita. Latar dan alur cerita begitu jelas mampu membuat Anda merasa ikut dalam ceritanya. Konflik yang menarik dan cerita ini penuh dengan amanat, juga dapat membuat pembaca lebih tertarik. Karena itu cobalah membaca novel ini dan nikmatilah cerita yang dibawakannya.

Ok ? Ok ? Ok ?

Selain itu, novel ini juga sarat dengan amanat .. bahkan dapat disebut sebagai sastra petuah. Mau tau apa saja amanat yang terkandung ?? let's .. !!

Adapun amanat yang terdapat di dalam novel tersebut diantaranya :

• Harus berbakti kepada kedua orang tua
• Harus bisa mengendalikan diri, seperti mengendalikan diri dari hawa nafsu
• Mengalah kepada orang yang lemah
• Berbakti kepada suami jika sudah menikah

Lebih daripada itu, terdapat pula amanat-amanat lain yang terselip pada berbagai bagian cerita dapat dibaca pada novel ini. Amanat-amanat tersebut terungkap jelas ketika Haris mengikuti semua yang diperintahkan ibunya dan ketika Haris dan Riri harus berkorban demi anaknya.

  

Novel ini ditulis oleh Mira W

Awal karir Mira W sebagai penulis dimulai pada tahun 1975. Selain menulis Mira W juga sebagai dokter dan staf pengajar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Buku-buku karya Mira W diantaranya Sepolos Cinta Dini (Gramedia 1978), Cinta Tak Pernah Berhutang (1978) dan Permainan Bulan Desember (1979, Gramedia 1999).

About SEA GAMES 2011

Seperti yang telah kita ketahui ..

Dalam sea games 2011 ini, Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah berlangsungnya pesta olahraga akbar se-Asia Tenggara, dengan 542 medali emas untuk bersaing melalui 44 olahraga. Di Jakarta, tempat kompetisi akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Untuk SEA Games, akan berkesan terutama untuk Indonesia dan semua negara yang berpartisipasi, salah satu tayangan upaya pembangunan dilakukan dengan menentukan sebuah logo yang menggambarkan Elang dengan filosofi "Garuda di atas Nature Indonesia" .. Sebagai simbol negara, Garuda dalam lingkup global terkenal dan langsung berhubungan dengan Indonesia.

Garuda menjadi logo sea games ke - 26 Thn. 2011

Panitia SEA Games (INASOC) memastikan bahwa mereka akan membuat SEA Games ke 26 yang mudah diingat juga dengan memilih November 11, 2011 atau 11/11/11 untuk memegang upacara pembukaan. Upacara pembukaan dan penutupan akan spektakuler dikelola sepanjang tepi Sungai Musi dan bangunan bersejarah, Benteng Kuto Besak.

Untuk maskot nih ..

modo dan modi ...

Karena Komodo merupakan sumber kebanggaan nasional, Modo dan Modi, SEA Games 2011 maskot diciptakan. Sebagai maskot SEA Games, Modo dan Modi digambarkan sebagai bekerja keras, adil, lembut, ramah, dan sangat baik-semangat. Semua karakter positif mewakili hati dan jiwa di Indonesia, dan diharapkan menjadi dasar untuk membangun hubungan yang harmonis dan kerja sama dengan SEA Games lain yang berpartisipasi negara.

Namun ada yang menyarankan agar pemerintah memundurkan jadwal pelaksanaan SEA Games setidaknya 3–4 bulan. Menurutnya, ini merupakan alternatif terbaik dan paling rasional melihat kondisi objektif terkini, khususnya kesiapan venue, pasalnya sejumlah venue untuk beberapa cabang olahraga masih belum siap. Di antaranya, kolam renang, stadion atletik, dan lapangan tembak.

Tentu saja nama baik Indonesia di mata negara-negara lain menjadi taruhan jika pemerintah tetap memaksakan menyelenggarakan SEA Games sesuai jadwal. Lagipula, sukses penyelenggaraan SEA Games tidak hanya cukup dijawab dengan pernyataan berulang-ulang pemerintah yang siap mempercepat pengerjaan venue. Sebab, persoalan penyiapan bukan semata-mata persoalan kesiapan menambah jumlah tenaga pekerja atau semacamnya. Tapi, ada hal-hal teknis konstruksi atau lainnya yang itu tetap butuh waktu demi hasil maksimal.

Tetapi .. hingga kini persiapan sudah matang. Sarana dan prasarana sudah dipersiapkan dengan maksimal. Selain itu, pihak pihak juga sudah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat untuk lebih mematangkan persiapan pelaksanaan SEA Games. Seperti yang berhubungan dengan permasalahan kabut asap yang sempat menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan di sana.

Akhir kata .. Sungguh ironis bila SEA Games 2011 yang rencananya akan dilaksanakan di 2 kota yaitu Jakarta dan Palembang, pelaksanaan untuk dikota Palembang dibatalkan karena ketidaksiapan dan dialihkan ke kota lain di Indonesia. Tentu masyarakat kota Palembang akan mengalami kekecewaan yang luar biasa ..

Mari dukung terus INDONESIA .... !

Alternative mengatasi masalah parkir motor dikampus gunadarma

Jika membicarakan tentang masalah parkir motor khususnya di kampus Universitas Gunadarma, tentu menjadi sesuatu yang seharusnya diperbincangkan ..

Setiap tahunnya, tentu setiap universitas memiliki banyak mahasiswa/ i baru yang akan menjalani pendidikannya masing - masing di suatu universitas tersebut, dan untuk universitas Gunadarmaitu sendiri memiliki ribuan mahasiswa/ i baru yang kian meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun ..

Tentu saja, pertanyaannya tak lain :

Alternative apa yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah parkir motor dikampus universitas Gunadarma ??

Jika dilihat, lahan dikampus universitas Gunadarma tentu luas untuk menampung kendaraan kendaraan terutama sepeda motor yang mana hampir mendominasi dalam sejarah "perparkiran" area kampus .. :D karena bukan saja para mahasiswa/ i nya yang mengendarai, tak sedikit para dosen pun menggunakan sepeda motor tersebut sebagai kendaraan yang dapat dikatakan lebih fleksibel dapat penggunaan ..

Untuk alternative, sebenarnya lebih kepada penambahan lahan parkir yang sedikit di tambahkan/ dimajukan lahannya .. karna tempat parkir itu merupakan hak dari para pengguna sepeda motor, seperti dalam istilah "siapa cepat maka dia yang dapat" .. Sangat disayangkan jika area penuh sedangkan banyak para pengguna yang belum kedapatan tempat untuk memarkirkan kendaraannya, ini lebih kepada bagaimana jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan, dan seharusnya pun kampus dapat membagikan jadwal jadwal dengan semestinya .. Dimana yang masuk pagi juga siang itu merata, agar tidak lagy terjadi seperti "luapan" kendaraan yang memenuhi area kampus sehingga terasa sesak dan sempit ...

Hmmm ...

Kericuhan perkembangan E- KTP

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah langkah awal yang sangat penting bagi negara untuk melakukan penertiban terhadap penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan basis data kependudukan. Dalam Pasal 63 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa : penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP.

Untuk dapat mengelola penerbitan KTP yang bersifat tunggal dan terwujudnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat diperlukan dukungan teknologi yang dapat menjamin dengan tingkat akurasi tinggi ketunggalan identitas seseorang dan kartu identitas yang memiliki metoda autentikasi kuat dan pengamanan data identitas yang tinggi untuk mencegah pemalsuan dan penggandaan.

Terdapat kericuhan selama perkembangan e-KTP yang nampak jelas ..

Hingga saat ini, proses pendataan untuk program KTP elektronik di DKI Jakarta masih bermasalah. Jumlah alat yang dijanjikan Kemendagri masih kurang 155 unit. Begitu juga dengan mobil keliling, masih kurang 18 unit, dan satu server lokal yang dapat memantau perkembangan jumlah warga yang sudah terdata di server pusat Mendagri. Alat yang sudah ada pun sering mengalami kerusakan, seperti alat pemindai retina dan sidik jari.

Bahkan, Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko pesimistis penerbitan KTP elektronik akan selesai pada akhir 2011. Kalaupun selesai, tentu tak yakin databasenya akan tertata rapi karena sejak awal Kemendagri tak serius menggarap database-nya. Sebagai indikasi ketidakseriusan, Kemendagri tak pernah menggandeng Badan Pusat Statistik untuk merapikan database.

Secara terpisah, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan paling lambat 17 Oktober 2011, semua peralatan pembuatan KTP elektronik sudah terpasang di semua daerah. Pada 17-18 Oktober, seluruh kepala daerah dikumpulkan untuk mengecek perkembangan pembuatan KTP elektronik di masing-masing daerah.

Baiklah,

Semoga segala bentuk kericuhan, dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan ...

Fenomena Perseteruan DPR & KPK

Korupsi politik adalah kejahatan atau lebih tepat pengkhianatan terhadap demokrasi. Sebab, para pelaku menyalahgunakan kekuasaan atas jabatan politik. Padahal, sejatinya kekuasaan dan jabatan itu adalah mandat yang diberikan rakyat ...

Belum lama ini, terjadi fenomena yang mengharu-biru publik, tak lain ialah PERSETERUAN antara DPR dan KPK ... Pernyataan dari Fahri Hamzah lah yang menyebabkan suasana memanas ketika muncul  yang menyatakan sebaiknya KPK dibubarkan saja. Perseteruan bermula ketika KPK memanggil empat pemimpin Badan Anggaran (Banggar) DPR. Lalu, publik dikejutkan oleh “aksi boikot” pembahasan anggaran oleh Banggar.

"Lalu, apa alasan dari KPK memanggil pemimpin Banggar ???"

Jawabannya adalah untuk mengetahui mekanisme penyusunan anggaran. Pemanggilan keempat orang itu dalam kapasitas sebagai pribadi yang terlibat penyusunan anggaran yang diduga bermasalah, yakni kasus korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banggar justru memperluas perseteruan dengan menyerahkan pembahasan anggaran ke pemimpin DPR.

Dalam fungsi anggaran DPR, konstitusi menjamin DPR untuk tidak menyetujui usulan anggaran yang diajukan pemerintah. Bila penolakan pembahasan anggaran berkait dengan substansi — dalam hal ini DPR bersikap seperti itu karena tak sepaham dengan usulan pemerintah yang jauh dari kepentingan rakyat banyak, manuver tersebut akan menuai simpati.

UU Nomor 27 Tahun 2009 merupakan otoritas penentuan kebijakan fiskal yang dimiliki oleh Banggar dan telah dikukuhkan. Penguatan dari semula yang hanya merupakan Panitia Anggaran dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar parlemen terhadap eksekutif, yang dalam sistem demokrasi perwakilan merupakan cerminan kedudukan rakyat untuk ikut serta menentukan anggaran negara. Atau, dengan kata lain, keberpihakan anggaran untuk rakyat harus dikawal dengan baik oleh para anggota parlemen.

Jika hal itu disalahartikan, maka akan menjadi salah kaprah dengan “mogok” membahas anggaran. Publik melihat mogok itu sebagai langkah menyalahgunakan otoritas untuk memberikan persetujuan anggaran. Otoritas itu kemudian dijadikan “posisi tawar” pemimpin Banggar DPR agar keputusan kebijakan tak disalahkan dan tidak disentuh penegak hukum.

Berdasar hasil evaluasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) diketahui ada kecenderungan DPR menyetujui nilai anggaran lebih besar daripada nilai yang diajukan pemerintah. Misalnya, dalam RAPBN 2011 pemerintah mengajukan dana Rp 1,202 triliun. Namun DPR malah menyetujui Rp 1,229 triliun, yang berarti terjadi penggelembungan Rp 27,5 triliun. Penggelembungan itulah yang, menurut pendapat Formappi, sebagai ruang gelap yang diciptakan untuk bisa dipermainkan dengan enak hati oleh para mafia anggaran. Kecuali, alokasi untuk pembayaran bunga utang dan bantuan sosial.

Langkah menaikkan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah dan menambah alokasi dana yang tidak diminta adalah indikasi DPR tidak taat asas efisiensi dan cenderung menghambur-hamburkan keuangan negara. Untuk mencegah kebangkrutan negara akibat permainan mafia anggaran, Formappi meminta seluruh dokumen perencanaan berkait dengan APBN harus dibuka pada masyarakat. Mulai dari perencanaan, alokasi, hingga rapat-rapat antara DPR dan pemerintah harus dapat dipantau. Jadi akan terlihat program dan anggaran pemerintah dalam suatu proyek masuk akal atau tidak.

"Lalu, mengapa lagi-lagi partai politik harus mendanai diri dengan “mengambil” uang negara?"

"Mengapa ada partai bisa menghimpun dana besar dan memiliki kantor bagus, padahal kita tahu sangat sulit menghimpun dana dari masyarakat?"

"Seberapa transparankah partai-partai membeberkan secara jujur perolehan dana mereka?"

Tentulah rakyat lebih senang menyumbang ke masjid atau yatim-piatu daripada ke partai. Sebab, rakyat sudah tak percaya lagi pada partai. Itulah yang memunculkan elite-elite partai yang harus membiayai partai dengan menghalalkan berbagai cara. Para elite mau membiayai karena partai adalah pintu masuk untuk meraih keuntungan, seperti ditempatkan di posisi strategis di parlemen dan pemerintahan, untuk membiayai partai dan tak lupa memupuk kekayaan pribadi.

Note :

• Bila dasarnya adalah agar aman dari jerat hukum, jelas itu merusak sendi-sendi demokrasi yang menjunjung supremasi hukum. Sebuah langkah kontraproduktif di tengah kememburukan citra DPR di mata publik, wajar bila muncul penilaian publik yang menyatakan manuver mogok itu justru menunjukkan mereka lebih mengutamakan kepeentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan rakyat. 

• Bermasalah atau tidaknya orang-orang yang duduk di Banggar DPR, masih menjadi pro-kontra. Namun beberapa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ditindaklanjuti KPK memang “mengindikasikan” ada aliran dana tak wajar dalam rekening beberapa elite di lingkungan Banggar.

• Di sisi lain, sikap itu juga menumbuhkan banyak spekulasi dari kalangan pelaku pasar berkait dengan kebijakan ekonomi nasional yang bersumber dari APBN. Bila keadaan itu terjadi akan membahayakan kehidupan perekonomian nasional, akibat tingginya spekulasi. Mengingat, posisi APBN yang strategis sebagai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas negara.

Reshuffle Kabinet

Reshuffle untuk Melakukan Akselerasi Tiga Tahun ke Depan

Jakarta: Perombakan kabinet atau reshuffle merupakan upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono untuk melakukan akeselerasi atau percepatan dalam tiga tahun ke depan. Tim 'baru' nanti diharapkan memiliki semangat dan komitmen baru untuk berlari lebih cepat. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyampaikan hal ini di Binagraha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9) siang.

Sebelumnya, saat ditanya wartawan soal reshuffle ini, seusai menerima pengurus pusat Yayasan Batik Indonesia, Presiden SBY mengatakan "tunggu tanggal mainnya."

Menurut Daniel, masalah reshuffle menjadi kewenangan dan kehormatan Presiden SBY dan Wapres Boediono. Hal terpenting dalam reshuffle, lanjutnya, adalah pembentukan tim baru yang bisa berakselerasi dalam tiga tahun ke depan. "Kami akan lari dalam pengertian lebih cepat, lebih lama, seperti maraton," katanya.

Istilah 'tim baru' itu muncul lantaran sebagian anggota kabinet baru diganti atau bergeser. Namun jauh lebih penting dari itu adalah komitmen baru, semangat baru untuk tiga tahun sisa masa kepemimpinan pemerintahan SBY.

Sejauh ini, Daniel menambahkan, proses reshuffle masih menjadi perbincangan dalam lingkup terbatas antara Presiden SBY dan Wapres Boediono. "Pada waktu yang tepat akan juga melibatkan parpol, dan parpol juga mengerti sukses pemerintah juga sukses parpol," Daniel menjelaskan.

Hmmm ...

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan melakukan reshuffle (perombakan kabinet) sebelum 20 Oktober 2011 atau sebelum usia pemerintahannya memasuki tahun kedua sejak 2009.

 

Susunan kabinet sekarang ini, adalah hasil seleksi yang tidak main-main. Mereka melalui begitu banyak tahapan seleksi, antara lain “fit and proper test” di Cikeas dan pula ditambah dengan menu tambahan, antara lain berupa “pakta integritas”. Dari semua itu, dilakukan oleh Presiden sendiri yang memang memiliki “hak prerogatif” tersebut .. Lebih jauh lagi, karena memang para Menteri lah yang akan menjadi orang-orang kepercayaan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dalam melaksanakan tugas yang menurut istilah Bung Karno, menjalankan “amanat penderitaan rakyat”. Jadi, sekali lagi disini perlu digarisbawahi, bahwa mau reshuffle atau tidak mau, tetap semuanya berpulang kepada Presiden. Sekali lagi, yang menjadikan aneh apabila orang-orang yang bukan sebagai Presiden, justru malah yang meributkan masalah reshuffle ..

Maka menjadi pertanyaan besar : "Mengapa Presiden tidak mendahulukan aspek kapabilitas, pengalaman, dan keterujian profesionalisme dalam memilih para Menteri-nya ?? ..."

Mengapa presiden mensia-siakan kumpulan manusia profesional yang sudah dimiliki oleh republik ini, sudah ada dalam jajaran birokrasinya. Kumpulan manusia berprestasi yang sudah dibuktikan dengan kenaikan jenjang karir bertahap yang mereka terima, profesional yang jelas berpengalaman karena mengikuti evolusi aktivitas di departemen tempat dia berkarya, kumpulan orang berpendidikan (Master, S3, Phd bahkan professor) yang bergelar karena memakai dana rakyat, disekolahkan oleh Negara, bahkan mereka adalah kumpulan professional yang sudah teruji loyalitasnya berpuluh tahun berbakti mencintai republik ini. Mereka adalah para Eselon 1 ...

Presiden Soeharto, adalah presiden yang praktis tidak pernah melakukan ”reshuffle” selama masa periode kepemimpinannya. Penggantian Menteri dilakukan setiap lima tahun sekali. Banyak yang menganggap ini terjadi karena pak Harto sangat mengedepankan profesionalisme para Menteri dengan mengangkat para pejabat Karir di lingkungan departemen terutama dari struktur birokrasi tertinggi, atau setingkat Eselon I. Jabatan jatah hanya diberikan kepada departemen non teknis.

Dengan begitu, pemilihan atau rekrutmen menteri oleh presiden seharusnya dapat dilakukan secara sederhana, melalui mekanisme yang lazim dilakukan di dunia bisnis atau di organisasi-organisasi kelas dunia. Yakni, kompetensi dan integritas diatas segalanya, karenanya menjadi pertanyaan jika presiden memilih menteri yang jejak karirnya jauh dibawah Eselon 1 yang sudah berkarir didepartemen bersangkutan, yang jauh lebih berpengalaman dalam bidangnya, memilih menteri yang tidak mempunyai network kerja, memilih menteri yang mempunyai gelar akademik jauh dibawah Eselon 1 nya, memilih menteri yang tidak teruji kesetiannya berbakti kepada Negara dibanding Eselon1 yang bahkan sudah menerima bintang perhargaan 20 tahun berbakti. Pilihan salah yang bahkan akan menimbulkan demotivasi, kehilangan gairah bekerja dari para kumpulan professional yang sebenarnya pantas diberi kepercayaan itu.

Penunjukkan menteri secara politis memberi kesan bahwa Eselon 1 adalah jabatan pengabdian tertinggi, ini akan menciptakan dikotomi antara Birokrat Vs. Menteri ... Ini berbahaya, karena bisa menimbulkan demotivasi dan penyia-nyiaan investasi republik selama puluhan tahun di bidang kepegawaian.

Karenanya ...

Stop cara pandang Menteri sebagai jabatan politik ! Berikan para menteri kepercayaan berkarya dan tidak lagi membuat organisasi non-struktural, satgas-satgas yang jumlahnya berjibun, yang sepertinya lebih dipercaya ketimbang para menteri. Jika situasinya begini, jangan-jangan yang harus di-reshuffle adalah organisasi non-struktural bentukan Presiden, para satgas !

Berikan kesempatan Eselon 1 menjadi Menteri, sehingga mulai saat ini, tak ada lagi investasi republik di bidang kepegawaian yang tersia-siakan ... !!

Sumber :

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/09/20/7221.html 

http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/09/23/menanti-reshuffle-nan-tak-kunjung-tiba/